Pansus Dewan Panggil Wabup Abdya

24 Januari 2010, 09:46

Soal Sengketa Lahan

Aceh Barat Daya

BLANGPIDIE – Panitia khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) memanggil Wakil Bupati (Wabup) Syamsurizal untuk dimintai keterangan terhadap penguasaan ratusan hektare lahan di Dusun Cot Seumantok, Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot. Lahan itu sebagian diklaim warga sebagai lahan garapan dan sudah dijadikan kebun kelapa sawit.

Keterangan diperoleh Serambi pansus telah meminta keterangan Wabup Syamsurizal di ruang Ketua DPRK Abdya, Rabu (20/1). Acara ini dihadiri M Nasir (ketua tim), Syamsul Bahri (wakil ketua tim), Afdal Jihad (sekretaris tim), Reza Mulyadi, Muhammad Nasir, Zaman Akli, Hakiman dan Zul Ilfan (anggota tim), disamping Ketua DPRK, M Yusuf.

Ketua Pansus Dewan M Naseir kepada Serambi, Jumat (22/1) membenarkan pansus telah meminta keterangan Wabup Syamsurizal menyangkut pemilikan ratusan hektare lahan di Dusun Cot Seumantok, Babahrot yang sebagian diklim merupakan lahan warga. Bagaimana hasil pertemuan M Nasir enggan menjelaskan dengan alasan bahwa penjelasan akan disampaikan secara bersama-sama dengan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tim pansus.

Begitupun salah seorang anggota pansus menjelaskan, dalam pertemuan di ruang ketua dewan pansus meminta klarifikasi terhadap informasi bahwa Wabup Syamsulrizal telah menguasai ratusan hektar lahan di kawasan Cot Seumantok, Babahrot untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, tapi sebagian areal lahan dimaksud menjadi sengketa dengan masyarakat.

Pansus mempertanyakan bagaimana wabup bisa memperoleh lahan demikian luas. Karena Pemkab Abdya hanya membenarkan masyarakat menguasai/ menggarap lahan di lokasi seluas 2 hektar/jiwa dengan persyaratan memiliki KTP Abdya  untuk pembukaan areal kelapa sawit. Dalam rapat tersebut, Wabup Syamsurizal mengukui bahwa semula akan membuka lahan lebih 100 hektar, namun setelah dilakukan pengukuran lahan tersedia hanya 70 hektar. Dari luas tersebut, 20 hektare diantaranya kemudian diklim sebagai lahan warga. Ratusan hektar lahan yang dibuka areal perkebunan sawit itu, menurut Wabup Syamsurizal bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama kelompok. Dalam hal ini, wabup memiliki 56 KTP anggota kelompok dengan luas garapan 2 hektare/KTP.

Dalam pertemuan Wabup Syamsurizal hanya mengakui bahwa pihaknya menguasai areal 10 hektare dengan perincian 2 hektare atas nama dirinya, 4 hektare atas nama dua orang anaknya, dua hektare atas nama istrinya dan 2 hektare atas nama kakak iparnya. Sedangkan yang lain atas nama anggota kelompok petani sawit. “Bila 56 KTP anggota kelompok masing-mamsing memperoleh 2 hektar, maka lahan seluas 70 hektar tidak cukup,” kata Wabup Syamsurizal dalam pertemuan tersebut sebagaimana dikutip sumber Serambi.

Menyelesaikan sengketa lahan antara Wabup dengan masyarakat, Pansus DPRK akan meminta keterangan dari warga yang menebang lahan tersebut, keterangan anggota kelompok termasuk keterangan dari warga yang mengklim lahan tersebut. Disamping menyelesaikan sengketa lahan yang dikuasai Wabup Syamsurizal, Pansus yang dibentuk Pimpinan DPRK Abdya itu juga bertugas menyelesaikan sengketa lahan di lima lokasi lainnya antara masyarakat dengan pengusaha dan pejabat. Yaitu  masalah HGU PT Dua Perkasa Lestari (DPL), HGU PT Cemerlang Abadi (CA) dan HGU PT Watu Gede, seluruhnya berlokasi di Kecamatan Babahrot. Kemudian persoalan masyarakat tidak mendapat jatah lahan dalam kelompok tani yang dibina Unit Perkebunan Terpadu (UPT)  Provinsi di Kecamatan Kuala Batee. Sengketa lahan antarmasyarakat  lokasi Seuneubok Ie Jeureneh, Kuala Batee

Menyelesaikan persoalan tersebut, pansus telah bekerja sejak 16 Desember 2009 lalu sampai 7 Januari 2010. Belum berhasil menyelesaikan hal ini Pimpinan DPRK Abdya telah memperpanjang waktu bagi pansus sejak 8 Januari sampai 8 Februari mendatang. Dalam proses penyelesaian sengketa lahan tersebut, pansus sudah melakukan konsultasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh.(nun)

Sumber : http://serambinews.com/news/view/22446/pansus-dewan-panggil-wabup-abdya